Press Release: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur – Caritas Indonesia – KARINA

Press Release: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timur

24/04/2019

Kupang, 11 April 2019 – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) patut berbangga karena NTT adalah provinsi pertama yang berhasil menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. Perda ini dituangkan dalam Perda Nomor 5 tahun 2008. Perda ini telah menjadi rujukan perda sejenis di berbagai daerah di Indonesia.

Provinsi NTT juga sudah berhasil membuat Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang terletak di DAS Benanain (tahun 2010), DAS Noelmina (tahun 2011), DAS Kambaniru (tahun 2012), dan DAS Aesesa (tahun 2013).  RPDAST tersusun karena kerjasama  antara Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah pusat, dan mitra kerja pembangunan lainnya yang tergabung dalam Forum DAS Provinsi NTT.

Namun saat ini, banyak pasal pada Perda Nomor 5 tahun 2008 ini tidak bisa berlaku lagi. Hal ini karena dasar-dasar hukum penyusunan perda tersebut telah mengalami perubahan. Beberapa perubahan dasar hukum yang telah berubah menyebabkan tingkat kewenangan pengelolaan DAS ditarik  ke wilayah Provinsi sementara dalam banyak pasal Perda DAS Nomor 5/2008 kewenangan dilakukan di tingkat kabupaten.

Kewenangan pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi saat ini menjadi kewenangan Provinsi. Pengalihan kewenangan ini, tentunya berdampak pada jumlah dan luasan wilayah pengelolaan DAS yang harus ditangani Pemerintah Provinsi NTT yang merupakan provinsi dengan wilayah kepulauan. Jumlah DAS yang harus dikelola sangat banyak yaitu 3700 buah DAS yang tersebar pada 22 Kabupaten/Kota dan sebagian besar diantaranya tergolong sebagai DAS berukuran kecil sampai dengan sangat kecil, sehingga banyak DAS yang hanya berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

Setelah lebih dari 11 tahun usia Perda No.5/2008 tersebut, beberapa penyesuaian harus dilakukan.

“Dari sisi substansi, Perda No.5/2008 memandang DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem yang berada pada matriks daratan yang luas, seukuran pulau besar. Padahal terdapat perbedaan sifat dan karakteristik DAS antara DAS dalam wilayah kepulauan berukuran kecil dan sedang dengan DAS berada pada pulau besar. Terdapat perbedaan signifikan antara pola pengelolaan ekosistem hulu-tengah-hilir di DAS besar dan di DAS kecil-sedang,” jelas Ludji Michael Riwu, Ketua Forum DAS NTT.

Johan Rachmat Santosa selaku Koordinator Program Yayasan KARINA mengatakan, “Jika pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan guna meningkatkan daya dukung DAS terhadap upaya pembangunan wilayah maka pengelolaan tersebut harus sesuai dengan karakteristik biofisik, sosial budaya dan kelembagaan DAS secara umum. Dengan demikian maka penyesuaian terhadap regulasi sebagaimana yang termuat di dalam maksud diterbitkannya Perda No.5/2008 wajib dilakukan.”

Saparis Soedarjanto selaku Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menambahkan bahwa pengelolaan spesifik DAS kepulauan itu sangat memungkinkan.

“Karena sifat pulau yang isolated menuntut kejelian dalam inventarisasi potensi sumberdaya dan masalahnya sehingga memudahkan pengelolaannya. Tinggal bagaimana menggabungkan coastal dengan watershed dalam pengelolaannya,” ujar Saparis.

Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Sotis Kupang dengan judul “Diskusi Rancangan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Timurmerupakan kerjasama antara Forum DAS NTT dan Yayasan KARINA. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan informasi detil mengenai hal-hal penting yang ada dalam Ranperda DAS tersebutserta memberikan masukan bahwa secara substansial Perda NTT No. 5/2008 telah layak dilakukan revisi bahkan penggantian Perda.

 

Tentang Forum DAS NTT

Forum DAS NTT didirikan pada tahun 2004 melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 246/KEP/HK/2004 tentang Pembentukan Forum DAS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak itu, ForDAS terus berkembang dan pada tahun 2008, berdasarkan ketentuan dalam Perda NTT No. 5 tahun 2008 tentang Pengelolaan DAS Terpadu, lembaga ForDAS dinyatakan sebagai lembaga yang membantu gubernur dalam pengelolaan DAS di NTT.

 

Tentang Yayasan KARINA

KARINA atau Caritas Indonesia secara hukum didirikan pada tanggal 17 Mei 2006, yang bertindak sebagai Yayasan kemanusiaan milik KWI (Konferensi Waligereja Indonesia). Yayasan ini menjadi badan pusat koordinasi, fasilitasi dan animasi Gereja Katolik di Indonesia dalam menjalankan misi kemanusiaan, terlebih untuk membantu para korban bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh tindakan manusia. Selain itu, KARINA menjalankan misi kemanusiaan dalam isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, konflik dan kekerasan sosial, dialog antar-agama dalam aksi kemanusiaan, ketidakadilan gender dan berbagai tindak ketidakadilan sosial.

Share

Bantuan kasih dapat disalurkan melalui :

 

Yayasan KARINA

Jl. Matraman No. 31
Kelurahan Kebon Manggis
Kecamatan Matraman
Jakarta Timur, 13150
Telp : (+62-21) 8590 6534, 8590 6540
Fax : (+62-21) 8590 6763
Email : info@karina.or.id
Facebook : Caritas Indonesia-KARINA
Twitter : @Caritas_ID

 

Informasi account:

Bank BCA
Account No : 288-308-0599
Atas nama : YAY KARINA
Cabang: Puri Indah, Jakarta