Menyatukan Langkah Kemanusiaan: Caritas Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan Universitas, Tarekat, dan Jejaring Gereja dalam Respons Kebencanaan

JAKARTA — Di tengah meningkatnya intensitas bencana dan kompleksitas kebutuhan kemanusiaan di Indonesia, Caritas Indonesia terus memperkuat langkah kolaboratif bersama berbagai pihak. Salah satu upaya nyata tersebut diwujudkan melalui Lokakarya Penyusunan Sistem dan Prosedur (SOP) Kerja Sama Caritas Indonesia dengan Universitas, Lembaga, Organisasi, serta Kongregasi/Tarekat dalam Respons Kebencanaan yang dilaksanakan di Jakarta pada 7–8 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk membangun sistem koordinasi yang lebih jelas, efektif, dan berkelanjutan dalam pelayanan kemanusiaan Gereja Katolik di Indonesia. Melalui lokakarya tersebut, Caritas Indonesia bersama para mitra mendiskusikan berbagai pengalaman lapangan, menyusun draft panduan kerja sama, membahas nota kesepahaman (MoU), hingga menyepakati rancangan prosedur operasional standar (SOP) yang akan menjadi dasar koordinasi saat terjadi bencana.

Direktur Eksekutif Caritas Indonesia, RD. Fredy Rante Taruk, menegaskan bahwa Gereja dipanggil untuk hadir bersama-sama dalam setiap situasi kemanusiaan. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi sangat penting agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana semakin terarah dan berdampak.

“Gereja harus hadir bersama-sama. Dengan koordinasi yang lebih baik, maka di saat tanggap darurat di lapangan akan menjadi lebih baik,” ungkapnya dalam sesi pembukaan pertemuan bersama tarekat dan organisasi pelayanan Gereja.

Hari pertama lokakarya mempertemukan Caritas Indonesia dengan berbagai universitas Katolik dan jejaring akademik, antara lain Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, BINUS University, Universitas Sanata Dharma, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Universitas Katolik Soegijapranata, serta PERLUNI Atma Jaya.

Lokakarya Penyusunan Sistem dan Prosedur (SOP) Kerja Sama Caritas Indonesia dengan Universitas dan jejaring akademik. DOk Caritas Indonesia

Dalam forum tersebut, berbagai universitas menyampaikan pengalaman dan potensi kontribusi masing-masing dalam respons kebencanaan. Tidak hanya dari bidang kesehatan, tetapi juga psikologi, teknik sipil, pengembangan masyarakat, hingga keterlibatan mahasiswa melalui kegiatan KKN, relawan, dan program pengabdian masyarakat. Diskusi berkembang mengenai pentingnya membangun sistem koordinasi yang jelas, terutama dalam mobilisasi relawan, pendanaan, perlindungan relawan, dan pembagian peran di lapangan.

Caritas Indonesia juga menegaskan bahwa pelayanan kemanusiaan membutuhkan kolaborasi lintas disiplin. Berbagai pengalaman tanggap darurat di Sumatera dan Lewotobi menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan, tetapi juga pemulihan psikososial, pembangunan hunian, mitigasi, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat terdampak.

“Berbagai sektor memerlukan ragam program studi, tidak terbatas hanya pada kedokteran atau psikologi. Oleh sebab itu, banyak sektor yang dapat dilengkapi dari universitas,” ujar RD. Fredy Rante Taruk dalam diskusi bersama para peserta.

Sementara itu, pada hari kedua, Caritas Indonesia mengundang berbagai kongregasi dan jejaring pelayanan Gereja, di antaranya PERDHAKI, Kongregasi Suster Putri Kasih, Kongregasi Suster Ordo Santa Ursula, Kongregasi Suster Carolus Borromeus, Kongregasi Suster Fransiskan Misionaris Maria (FMM), serta Kongregasi Suster Jesus Maria Joseph (SJMJ).

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan pengalaman pelayanan kemanusiaan Gereja selama ini, sekaligus memperkuat satu wajah pelayanan Gereja Katolik yang terkoordinasi. RD. Agustinus Darwanto dari Komite ER-DRR Caritas Indonesia menekankan bahwa koordinasi yang baik akan membantu Gereja bergerak lebih efektif bersama pemerintah dan berbagai pihak dalam situasi kebencanaan.

Peserta Lokakarya Penyusunan Sistem dan Prosedur (SOP) Kerja Sama Caritas Indonesia dengan kongregasi dan jejaring pelayanan Gereja. Dok Caritas Indonesia

“Dengan koordinasi memudahkan kita sebagai Gereja bergerak bersama pemerintah untuk mendapatkan kemudahan dari pemerintah seperti BNPB atau satuan tugas percepatan lainnya. Pengalaman dari lapangan seharusnya membuat layanan ke depan semakin baik,” jelasnya.

Diskusi juga menyoroti pentingnya satu sistem pelayanan yang lebih terstruktur agar bantuan yang diberikan menjadi efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih. Para peserta sepakat bahwa kerja sama tidak hanya dilakukan saat tanggap darurat, tetapi juga mencakup fase pra-bencana, mitigasi, pengembangan kapasitas, hingga pemulihan pascabencana.

Selain membahas kerja sama formal melalui MoU dan SOP, lokakarya ini juga membuka ruang bagi pengembangan pelatihan bersama, penguatan relawan, pembentukan paroki tangguh, serta keterlibatan tarekat dan universitas dalam pendidikan kebencanaan. Para peserta berharap koordinasi yang lebih kuat dapat menghadirkan pelayanan kemanusiaan Gereja yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui lokakarya ini, Caritas Indonesia berharap dapat membangun kesepahaman bersama serta perangkat kerja sama yang menjadi dasar pelayanan kemanusiaan yang efektif, bermartabat, dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar penyusunan dokumen, pertemuan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat semangat sinodalitas dan solidaritas Gereja dalam menghadirkan kasih yang konkret bagi masyarakat terdampak bencana. Ketika berbagai pihak berjalan bersama, berbagi peran, dan saling melengkapi, pelayanan kemanusiaan tidak hanya menjadi lebih cepat dan terkoordinasi, tetapi juga semakin mencerminkan wajah Gereja yang hadir bagi sesama yang menderita.

Salam Belarasa