Konsultasi Publik Draft Pedoman Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD)

Jakarta, 28 Oktober 2025. Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman bencana, Kelompok Kerja Aksi Merespons Peringatan Dini yang terdiri dari BNPB, Caritas Germany, Caritas Indonesia, YAKKUM Emergency Unit, WFP, ABS, Pusat Studi Manajemen Bencana LPPM UPN Veteran Yogyakarta, PSBA UGM, dan Sheep Indonesia telah menyusun draft awal Pedoman Aksi Merespons Peringatan Dini. Draft ini menjadi bahan diskusi dalam kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di Gedung KWI, Jakarta Pusat, dengan Caritas Indonesia sebagai penyelenggara.

Pertemuan ini merupakan forum pertama untuk membahas draft Pedoman AMPD dan dihadiri oleh berbagai kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan. Selain Caritas Indonesia dan Caritas Germany, hadir pula American Red Cross, IFRC, WHO, Save the Children, YAKKUM Emergency Unit, Wahana Visi Indonesia, PLAN Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial.

Kegiatan ini dibuka secara resmi olehDeputi Peringatan Dini BNPB, Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BNPB Bapak Berton S.P. Pandjaitan, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Ibu Merry Efriana, serta Direktur Eksekutif Caritas Indonesia Romo Fredy Rante Taruk.

Dalam sambutannya, Romo Fredy menyampaikan bahwa kerja sama ini mencerminkan sinergi nyata antara lembaga gerejawi dan pemerintah dalam upaya kemanusiaan. Ia menekankan bahwa sistem peringatan dini tidak hanya berkaitan dengan teknologi dan informasi, tetapi juga kesiapan manusia untuk merespons secara cepat dan tepat. Pedoman ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi seluruh pihak, khususnya masyarakat di tingkat lokal, agar dapat mengambil tindakan segera ketika peringatan dini dikeluarkan.

Bapak Berton S.P. Pandjaitan menegaskan bahwa keberhasilan sistem peringatan dini sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan komitmen bersama untuk mengubah peringatan menjadi aksi nyata. Ia menyebutkan bahwa Pedoman AMPD merupakan penghubung penting antara sistem peringatan dan tindakan di lapangan. Melalui kolaborasi antara BNPB dan mitra seperti Caritas Indonesia, diharapkan masyarakat semakin tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana.

Senada dengan hal tersebut, Ibu Merry Efriana menyampaikan bahwa pedoman ini akan menjadi acuan kebijakan lintas kementerian untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional. Ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kerja sama antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam penanganan bencana.

Proses penyusunan Pedoman AMPD menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Pedoman ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Pertemuan ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan kerja sama, saling mendukung, dan semangat solidaritas antar lembaga. Dengan semangat kolaborasi untuk kemanusiaan, Caritas Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung upaya nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh, adaptif, dan siap menghadapi bencana di masa mendatang.

Salam Belarasa