Dari Global ke Lokal, Strategi Menghadapi Krisis Pendanaan Kemanusiaan

Memasuki tahun 2026, sistem bantuan kemanusiaan global masih menghadapi tantangan besar ketika banyak program kemanusiaan berjalan namun dukungan sumber daya semakin sedikit. Situasi ini dimulai dengan penghentian dukungan dana dari pemerintah Amerika Serikat, yang ditandai dengan penutupan USAID. Langkah ini diikuti oleh kebijakan dari beberapa negara donor yang memangkas dana untuk kerja kemanusiaan di seluruh dunia.

Dukungan sumber daya untuk karya kemanusiaan global mengalami penurunan drastis pada 2024–2025. PBB melalui OCHA melaporkan bahwa kebutuhan dana sebesar USD 44 miliar untuk 2025 hanya bisa diajukan kembali sebesar USD 29 miliar, dengan realisasi pendanaan baru sekitar 17% hingga pertengahan tahun. Kondisi ini menandai penurunan lebih dari 40% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Akibatnya puluhan juta orang di lebih dari 70 negara menghadapi situasi darurat yang semakin buruk, termasuk pengungsi dan korban konflik (OCHA, 2025).

Bencana banjir di Sumatra akhir November 2025 IST

Di awal 2026, situasi dukungan pendanaan ini ada sedikit peningkatan. PBB melalui OCHA sudah meluncurkan Global Humanitarian Overview (GHO) dengan target pendanaan sebesar USD 33 miliar untuk menjangkau 135 juta orang di 50 negara. Angka ini lebih rendah dibanding target awal 2025 yang sempat mencapai USD 44 miliar. Ini berarti masih ada pengurangan dibanding periode sebelumnya, meski tidak sedrastis pemotongan besar yang terjadi pada 2024–2025 (OCHA, 2025).

Penurunan anggaran global ini sama dengan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah mencanangkan efisiensi yang juga berdampak pada penurunan anggaran untuk kebencanaan dan bantuan sosial. Setidaknya, penurunan anggaran ini terbaca di tiga lembaga, yaitu Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Tren ini menunjukkan penurunan signifikan pada periode 2024–2026. (Basarnas, 2025).

Tahun 2024, Anggaran Kemensos Rp 79,21 triliun, turun dari Rp 87,27 triliun pada 2023. Tahun 2025, anggaran kembali turun sekitar Rp 77–78 triliun, dengan pemangkasan Rp 1–2 triliun dari tahun sebelumnya. Tahun 2026, rencana kerja dan anggaran menunjukkan tren penurunan berlanjut, meski detail angka final belum dipublikasikan penuh (Kemensos, 2025).

BNPB menghadapi pemangkasan paling drastis hingga titik terendah dalam 15 tahun terakhir. Tahun 2026, anggaran BNPB hanya Rp 491 miliar, penurunan terbesar sejak 2011. Sedangkan Basarnas mengalami hal serupa, di mana pada 2024 dengan anggaran sebesar Rp 1,863 triliun tahun berikutnya menjadi sekitar Rp 1,48 triliun, sedangkan tahun 2026 turun lagi menjadi Rp 1,409 triliun (bahkan ada catatan indikatif hanya Rp 1,011 triliun). Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran DPR karena Basarnas berperan vital dalam operasi penyelamatan bencana dan kecelakaan. (BNPB, 2025)

Agenda Strategies

Gambaran ini menunjukkan bahwa pendanaan karya kemanusiaan di Indonesia tahun 2024–2025 belum sepenuhnya sesuai harapan. Tren global penurunan dana kemanusiaan juga berdampak pada Indonesia. Banyak program harus beradaptasi dengan keterbatasan dana. 

Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Indonesia menyampaikan empat “agenda strategi” dalam menghadapi situasi ini yang disampaikan di ajang Asia Pacific Local Leaders Summit 2025 (APLL) yang berlangsung pada 18–21 Agustus 2025 di Kathmandu, Nepal. Kata kunci utama dalam strategi ini adalah “pelokalan”. Ini berarti, upaya pelokalan sistem kemanusiaan menjadi kebutuhan mendesak. Organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat kapasitas dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka.

Pertama, pelokalan ini bertujuan menggeser koordinasi kemanusiaan secara perlahan dari lembaga intenasional ke organisasi masyarakat sipil lokal. Kedua, menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam model pelokalan sistem kemanusiaan di Indonesia. Ketiga, mengintegrasikan dan memberdayakan jaringan berbasis lintas agama dalam sistem bantuan kemanusiaan. Keempat, membuat wadah konsultasi lintas sektor berbasis konstituensi di Indonesia (Koran Jakarta, 2025).

Caritas dan Gereja Katolik

Di konfederasi Caritas Internationalis penurunan anggaran global ini dihadapi dengan perencanaan keuangan yang berfokus pada keberlanjutan karya kemanusiaan global, dengan prioritas pada tanggap darurat, pembangunan berkelanjutan, dan advokasi sosial. Strategi ini masuk dalam Strategic Plan 2021–2028 di mana “pelokalan” juga menjadi kata kunci utama untuk memperkuat organisasi Caritas di setiap negara.

Pendampingan psikososial untuk anak-anak penyintas banjir di Sumatra yang terjadi pada akhir November 2025. Dok. Caritas Indonesia

Caritas Internationalis meletakkan “pelokalan” ini dalam kerangka “subsidiaritas”. Dengan prinsip ini, pengambilan keputusan dan tanggung jawab dijalankan sedapat mungkin di tingkat lokal. Dengan demikian, setiap upaya dilakukan, tidak hanya dengan hadir sebagai intervensi dari luar, tetapi sungguh-sungguh membangun dan memperkuat kapasitas serta sumber daya lokal yang sudah ada. 

Dalam semangat sinodalitas, Caritas Internationalis menempatkan nilai tinggi suatu program yang dipimpin oleh komunitas secara mandiri, serta kepemimpinan yang partisipatif di semua tingkatan. Prinsip ini menjadi fondasi kerja. Karya kemanusiaan dan sosial hanya akan berdaya guna bila lahir dari partisipasi nyata masyarakat.

Gambaran idealnya, suatu program dapat terus berjalan, meski tanpa dukungan pendanaan dari luar, dengan menjadikan kader lokal sebagai implementor program. Upaya ini dilakukan dengan menggerakkan kesadaran lokal dan membangkitkan awareness masyarakat. Awareness terbangun ketika lahir kepedulian, kesadaran dan keterlibatan masyarakat pada program yang berjalan di komunitas mereka. Ketika awareness terbangun, maka masyarakat dapat menjadi bagian integral dari program. Mereka tidak saja akan mendukung dari sisi pendanaan, namun tumbuh rasa memiliki dalam diri mereka. Ketika situasi ini terbangun, dukungan pendanaan akan dengan sendirinya didapat dari masyarakat lokal ini, karena telah terbangun rasa memiliki.

Dalam konteks di Indonesia (Caritas Indonesia), pelokalan ini dapat diwujudkan dengan menjadikan kemitraan yang baik dan kerja sama dalam persaudaraan sebagai pusat dan cara bekerja bersama. Langkah ini mencerminkan prinsip sinodalitas dalam identitas dan cara hidup kami, serta dalam setiap keputusan dan tindakan sebagai sebuah konfederasi. Dengan demikian, seluruh karya menjadi wujud nyata persaudaraan, solidaritas, dan partisipasi umat, dalam membangun kehidupan bersama yang lebih adil, inklusif, dan penuh harapan.

Salam Belarasa