Migran dan Pencari Suaka Rentan terhadap Perbudakan Modern – Caritas Indonesia – KARINA

Migran dan Pencari Suaka Rentan terhadap Perbudakan Modern

18/08/2015

Pada tanggal 30 Juli kami memperingati Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia, yang dicetuskan pertama kali oleh UNODC tahun lalu. Berdasarkan laporan global UNODC baru-baru ini, tidak ada Negara di dunia yang terbebas dari bentuk kejahatan ini, dimana ‘sedikitnya terdapat 152 negara asal dan 124 negara yang menjadi tujuan perdagangan manusia, serta lebih dari 510 kasus perdagangan manusia lintas negara’.

Perdagangan manusia mencakup perekrutan, pendistribusian, dan penyediaan manusia untuk kerja paksa, dengan menggunakan kekuatan tertentu, penipuan, atau pemaksaan. ‘Orang dapat dianggap sebagai korban perdagangan manusia terlepas dari apakah mereka terlahir dalam situasi perbudakan, dieksploitasi di kampung halamannya sendiri, dibawa ke situasi eksploitatif, pernah bekerja pada pelaku perdagangan manusia, atau terlibat secara langsung dalam kejahatan perdagangan manusia.’ (Laporan Perdagangan Manusia 2015, Departemen Luar Negeri AS). Di balik semua kejahatan ini, pelaku perdagangan manusia bertujuan untuk mengeksploitasi dan memperbudak korban mereka, yang dilakukan melalui beragam cara.

Dalam banyak kasus, perdagangan manusia dilakukan melalui agen perekrutan yang membuat para migran terlilit hutang dalam jumlah besar dan kemudian mengirim mereka ke pemilik-pemilik usaha yang kemudian akan mengekploitasi mereka untuk mengurangi biaya produksi.

Kasus ini banyak terjadi di usaha-usaha sektor konstruksi, pertanian, perikanan, pabrik pakaian, dan pekerjaan domestik, misalnya di sektor-sektor ekonomi dimana kerangka perundang-undangan tentang tenaga kerja nasional tidak ada atau kurang ditegakkan. Akibatnya, pihak yang paling rentan terhadap kondisi perbudakan adalah mereka yang akibat kemiskinan, tidak memiliki pilihan ataupun terlilit hutang, kemudian menerima pekerjaan serabutan dan menjadi target bagi para pelaku perdagangan yang akan membuat mereka menjadi korban eksploitasi dan us terjebak di dalamnnya. Beberapa kelompok yang paling rentan adalah para migran dalam situasi tidak menentu dan pencari suaka, orang-orang dalam situasi konflik dan pasca konflik dan para pengungsi di kamp pengungsian, serta kelompok perempuan dan anak perempuan yang sangat muda di sektor pabrik-pabrik pakaian.

Perdagangan manusia diakui sebagai bentuk kejahatan oleh masyarakat internasional dengan keberadaan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-anak, menurut Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional, yang mulai berlaku sejak satu dekade lalu. Protokol ini mewajibkan semua Negara penandatangan untuk mengkriminalisasi semua bentuk perdagangan manusia. Menurut laporan UNODC, saat ini, “40 persen dari negara-negara tersebut melaporkan kurang dari 10 kasus peradilan dalam setahun, sementara 15 persen lainnya tidak melaporkan sama sekali”. Hal ini menunjukkan tingkat impunitas bagi para pelaku perdagangan manusia di seluruh dunia.

Kami baru-baru ini mendengar dan membaca berita buruk tentang eksploitasi terhadap nelayan di Asia Tenggara, dimana para inspektur tenaga kerja, bahkan ketika mereka memang ada, kesulitan untuk memeriksa kapal penangkap ikan di laut lepas dan upah pekerja dikurangi sampai level sangat rendah guna memungkinkan pelaku usaha menjadi kompetitif. Warga miskin dari daerah pedesaan sering termakan janji-janji dan kontrak kerja palsu yang berakhir pada perbudakan. Ini menandai awal dari kondisi perbudakan bagi banyak nelayan migran karena mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di banyak kapal nelayan. Karena sulit untuk mengidentifikasi kapal pengirim ikan, banyak perusahaan yang kemudian tidak menyelidiki kondisi pekerja dalam rantai pasokan mereka, sementara perahu nelayan mungkin dapat terus berada di laut selama bertahun-tahun dan para nelayan mungkin dapat terus hidup dari belas kasihan majikan yang sering bertindak sebagai penegak dari kerja paksa.

Di antara organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk membantu para korban perdagangan di Thailand, organisasi Gereja Katolik Stella Maris berani menjangkau korban di tempat yang paling sulit untuk menyelamatkan mereka dan menegakkan keadilan. Tapi tidak akan ada kemajuan yang signifikan jika tanpa tindakan terorganisir dari otoritas publik yang memiliki mandat untuk menindak tegas pelaku dan memperkenalkan suatu pemantauan yang ketat dan sistematis terhadap kapal nelayan, untuk mengembangkan akses nyata bagi keadilan, termasuk kompensasi yang adil bagi para korban.

Sektor lain di mana kekerasan terjadi adalah pertanian. Di Eropa migran gelap dan pencari suaka sering dipaksa bekerja dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi dan dengan upah yang sangat rendah untuk membayar hutang perjalanan mereka dan mengirimkan sebagian untuk menyokong kebutuhan keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Surat kabar Italia Famiglia Cristiana melaporkan kematian pencari suaka saat memetik tomat di Italia bagian selatan. Mohamed, asal Sudan berusia 47 tahun, bekerja tanpa kontrak legal untuk sebuah perusahaan pertanian yang telah diduga memperjualbelikan pekerja dan sudah diproses secara hukum sejak tahun 2011. Seperti banyak migran lainnya, Mohamed bekerja 12 jam sehari (di suhu sampai 42 ° C) dan dibayar sekitar €2 per jam.

“Presidio”, sebuah proyek lokal Caritas Italia, menyediakan air, bantuan medis dan bantuan hukum bagi para pekerja migran dan mengakui bahwa kondisi kerja dan hidup yang tidak berperikemanusiaan menjadi realita lama di sektor pertanian, sedangkan pemerintah daerah kurang menaruh perhatian untuk memerangi perbudakan dan meningkatkan kondisi kerja bagi para migran.

Sekali lagi, Hari Anti Perdagangan Manusia memberi kita kesempatan untuk merenungkan hal ini dan banyak tragedi kemanusaan lainnya akibat tindak kejahatan yang dilakukan oleh agen perekrutan dan pengusaha yang didorong untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dari kejahatan berisiko rendah, dan ketidakpedulian otoritas publik.

Setelah Protokol Palermo diratifikasi, dan hukum nasional masing-masing diadopsi, apa lagi yang bisa dilakukan? Bukankah sekarang saatnya untuk menghambat bisnis perdagangan manusia dengan cara mengembangkan mekanisme yang efektif, seperti menetapkan posisi National Rapporteur on Human Trafficking, upaya penegakan hukum yang ada, dan menawarkan akses nyata untuk mendapatkan keadilan, termasuk kompensasi bagi para migran yang dieksploitasi apapun status mereka? Bukankah seharusnya para migran dan pencari suaka dapat diberikan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan cara berpindah yang aman dan resmi, sehingga mereka tidak menjadi rentan? Bukankah sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjadi konsumen yang bertanggung jawab dan sadar, serta melakukan advokasi untuk rantai pasokan yang transparan dan bebas dari perbudakan? CLE

Diterjemahkan oleh C. Lora Egaratri – KARINA dari http://www.caritas.org/2015/08/migrants-and-asylum-seekers-are-vulnerable-to-modern-slavery/

Share

Bantuan kasih dapat disalurkan melalui :

 

Yayasan KARINA

Jl. Matraman No. 31
Kelurahan Kebon Manggis
Kecamatan Matraman
Jakarta Timur, 13150
Telp : (+62-21) 8590 6534, 8590 6540
Fax : (+62-21) 8590 6763
Email : info@karina.or.id
Facebook : Caritas Indonesia-KARINA
Twitter : @Caritas_ID

 

Informasi account:

Bank BCA
Account No : 288-308-0599
Atas nama : YAY KARINA
Cabang: Puri Indah, Jakarta