Melayani Selepas Pintu Pertemuan – Caritas Indonesia – KARINA

Melayani Selepas Pintu Pertemuan

29/05/2017
20170528-Sphere Toraja4

Indeks Risiko Bencana (IRB)[1] untuk Pulau Sulawesi tergolong tinggi. BNPB memetakan bahwa pada tahun 2015 hampir seluruh wilayah kabupaten di Pulau Sulawesi memiliki risiko tinggi terjadi bencana. Hal ini berdasarkan data statistik yang menyatakan bahwa Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara merupakan dua dari enam propinsi di Pulau Sulawesi yang paling banyak terjadi bencana. Dalam 5 tahun terakhir, sebanyak 717 kejadian bencana terjadi di pulau ini. 54% dari total kejadian tersebut terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara[2].

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara berada di wilayah gerejawi Keuskupan Agung Makassar. Keuskupan ini memiliki 43 paroki yang melayani di ketiga propinsi tersebut. Melihat letak geografisnya, beberapa paroki berada di wilayah yang mempunyai risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, banjir bandang, dan angin puting beliung.

Berangkat dari karakteirstik wilayah tersebut, CRS Indonesia dan Yayasan KARINA bekerjasama dengan Caritas Keuskupan Agung Makassar menyelenggarakan sebuah proyek yang disebut dengan CAPABLE, yang merupakan kepedekan dari Capacity Building in Emergency. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kapasitas relawan dan para pemangku kepentingan gereja di wilayah Keuskupan Agung Makassar dalam merespon situasi-situasi darurat kebencanaan. Selain di Makassar, Proyek CAPABLE juga diselenggarakan di Keuskupan Malang, Keuskupan Denpasar dan Keuskupan Palangkaraya.

Pastor Linus Oge Pr., Sekretaris PSE Keuskupan Agung Makassar, membuka jalannya pelatihan (Foto: Bintarti/KARINA).
Pastor Linus Oge Pr., Sekretaris PSE Keuskupan Agung Makassar, membuka jalannya pelatihan (Foto: Bintarti/KARINA).

CAPABLE merupakan proyek peningkatan kapasitas yang dinisiasi oleh CRS Indonesia. Berbeda dengan proyek sebelumnya yang lebih memfokuskan pada peningkatan kapasitas para staf di tingkat Caritas Keuskupan, proyek ini memberikan manfaat langsung kepada para relawan dan pemangku kepentingan di paroki-paroki di wilayah rawan bencana. Hal itu didasari pada kenyataan bahwa selama ini paroki menjadi ujung tombak dalam merespon bencana di wilayah terdampak.

Pada proyek ini, para penerima manfaat diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi situasi-situasi kebencanaan. Salah satu pelatihan yang diberikan adalah Pelatihan Standar Sphere. Sphere adalah standar minimum penanggulangan bencana yang diterima secara universal dan disepakati sebagai panduan praktis untuk menyelenggarakan aksi kemanusiaan yang berkualitas. Standar Sphere disususun sebagai panduan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan darurat kemanusiaan. Pada tahap pasca bencana dan prabencana Standar Sphere juga berguna untuk kegiatan pengurangan risiko bencana, edukasi, hingga advokasi ke pemerintah.

Pelatihan Standar Sphere tahap pertama di Keuskupan Agung Makassar dilaksanakan pada 11-14 Mei 2017. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kateketik dan Pastoral (STIKPAR), Rantepao, Tana Toraja. 29 peserta yang mewakili 13 paroki dari 4 kabupaten di Sulawesi Tenggara hadir dalam kegiatan ini. Para peserta ini adalah relawan paroki, wakil dari Komisi PSE Paroki, dan beberapa mahasiswa/wi STIKPAR. Hadir pula peserta yang mewakili unsur pemerintah daerah seperti BPBD dan Tagana Dinsos Kabupaten Toraja Utara.

Pelatihan ini dibuka oleh Pastor Linus Oge Pr., Sekretaris PSE Keuskupan Agung Makassar. Beliau berharap peserta menjadi perpanjangan tangan gereja dalam menangani masalah kemanusian dengan bekal yang cukup. Sehingga mereka tidak hanya siap membantu kegiatan kemanusiaan di wilayah Keuskupan Agung Makassar saja, tetapi juga siap jika dibutuhkan di wilayah lain. Selama 4 hari peserta dibekali dengan pengetahuan tentang konteks bencana, konteks sosial, dan isu lintas sektor. Mereka juga diajak untuk memahami tentang siklus proyek kedaruratan, koodinasi dan kerjasama dengan pihak lain, akuntabilitas respon darurat dan pendekatan gender dalam situasi bencana.

Dalam situasi bencana, banyak pihak yang datang untuk memberikan bantuan. Tidak jarang bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran dan tidak merata. Oleh sebab itu, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan lain sangat dibutuhkan. Pak Martinus, salah seorang peserta dari Paroki Minanga mengungkapkan, “karena dulu kurang koordinasi, maka bantuan yang sedianya untuk korban kebarakan justru malah menumpuk karena tidak tersalurkan. Semua yang membantu berpikir bahwa yang dibutuhkan adalah piring. Ternyata, tidak tepat sasaran.”

Para peserta pelatihan melakukan kegiatan diskusi kelompok (Foto: Bintarti/KARINA).
Para peserta pelatihan melakukan kegiatan diskusi kelompok (Foto: Bintarti/KARINA).

Penanggung jawab penanggulanan bencana di tingkat daerah adalah pemerintah daerah. Karena keterbatasan sumberdaya, pemerintah kadang tidak sanggup menjalankan perannya. Pada sisi yang lain, peran lembaga kemanusiaan adalah memperkuat tugas dan tanggung jawab dari pemerintah dalam memberikan bantuan dan melindungi warga terdampak. Filosofi “Segitiga Biru BNPB”[3] pada logo yang mereka gunakan adalah bahwa pemerintah mempunyai tugas memberikan perlindungan dari ancaman bencana dengan melibatkan masyarakat dan sektor privat, termasuk dunia usaha, melalui jalur koordinasi dan kerjasama.

Tidak kalah penting bahwa peran lembaga kemanusiaan adalah untuk memastikan bantuan yang diberikan memenuhi prinsip ketidakberpihakan dan proposional menurut kebutuhan. Ada aturan main dan tanggung jawab moral bagi para pekerja kemanusiaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip imparsial/non diskriminatif dan memusatkan bantuan bagi warga yang paling membutuhkan. Bapak Samuel, salah seorang peserta, mengatakan bahwa ia sungguh senang mendapatkan sharing pengalaman dari para peserta. “Semoga semangat (panggilan) untuk membantu orang lain ini tidak habis di pintu ruang pertemuan ini,” katanya.

Pada akhir pelatihan, peserta pelatihan membentuk forum komunikasi jejaring paroki. Dengan dibentuknya forum diskusi ini, diharapkan informasi tentang kebencanaan dapat disampaikan kapada jejaring Caritas Kesukupan dengan lebih cepat. Sebab, respon kedaruratan berdasarkan pada panggilan kemanusiaan dan kecakapan adalah wujud belarasa yang bermartabat bagi warga terdampak. ● C. Bintarti & Aryo Saptoaji/YB

[1] Indeks Risiko Bencana, BNPB, Jakarta, 2016.

[2] “Data dan Informasi Bencana Indonesia”, BNPB,  diakses dari http://dibi.bnpb.go.id/

[3] LAMPIRAN III Perka BNPB No 14 Tahun 2014 Tentang “Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana”, BNPB, 2014.

Share

Bantuan kasih dapat disalurkan melalui :

 

Yayasan KARINA

Jl. Matraman No. 31
Kelurahan Kebon Manggis
Kecamatan Matraman
Jakarta Timur, 13150
Telp : (+62-21) 8590 6534, 8590 6540
Fax : (+62-21) 8590 6763
Email : info@karina.or.id
Facebook : Caritas Indonesia-KARINA
Twitter : @Caritas_ID

 

Informasi account:

Bank BCA
Account No : 288-308-0599
Atas nama : YAY KARINA
Cabang: Puri Indah, Jakarta