Lokakarya Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ke Pembangunan Desa di Kabupaten Sikka Tahun 2020 – Caritas Indonesia – KARINA

Lokakarya Integrasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ke Pembangunan Desa di Kabupaten Sikka Tahun 2020

30/06/2019

 

 

Sikka – Caritas Indonesia (Karina) Unit Partners for Resilience (PfR), Caritas Keuskupan Maumere (CKM), bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mengadakan Lokakarya Integrasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) ke dalam Pembangunan Desa Tahun 2020 di Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan 25-27 Juni 2019 di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

 

Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan kejelasan batas kewenangan Desa, Kabupaten, dan Provinsi terkait pengelolaan DAS dan menyepakati kegiatan prioritas untuk dimasukkan dalam rencana pembangunan desa tahun 2020.

 

Kegiatan dibuka oleh Robertus Roy, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka. Pada pembukaan, Robertus mengatakan, bahwa proses pembangunan ada tiga komponen besar  yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembangunan negara mulai dari level nasional, provinsi, kabupaten hingga desa.

 

“Termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan lembaga masyarakat lainnya. Dan tiga komponen pembangunan tersebut harus seiring sejalan mengurus masyarakat untuk kepentingan yang lebih besar,” jelas Robertus.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sikka Robertus Roy membuka Lokakarya Integrasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu ke dalam Pembangunan Desa tahun 2020 di Wilayah DAS Dagesime-Magepanda dan DAS Riawajo di Maumere, 25 Juni 2019. (Photo: Purwono Yunianto/Caritas Indonesia)

 

Robertus menjelaskan lebih lanjut, bahwa saat ini pemerintah sedang menyiapkan jadwal untuk memfasilitasi proses musyawarah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa tahun 2020 sehingga pembahasan pengelolaan DAS terpadu berada dalam waktu yang tepat.

 

“Dalam RKP Desa tahun 2020 akan dilakukan proses review Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDes) untuk menyesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” lanjutnya.

 

Lokakarya ini mendiskusikan prioritas kegiatan di kawasan hulu, tengah, dan hilir. Kegiatan prioritas di kawasan hulu, misalnya, pembuatan turap pengaman kampung, pembangunan drainase, pipanisasi air bersih, tanggul penahan longsor, reboisasi, membuat jebakan air, dan penanaman pohon di sekitar mata air. Pada kawasan hilir prioritas kegiatan bisa berupa kajian risiko bencana masuk ke profil data desa, Peraturan Desa (Perdes) penanggulangan bencana, Perdes larangan pembakaran dan perlindungan mata air, peraturan kepala desa, rehabilitasi lahan kritis, dan sebagainya. Sedangkan prioritas kegiatan di kawasan tengah misalnya drainase dan turap penahan, terasering, penghijauan di sekitar mata air dan sungai, sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan dan simulasi pengurangan risiko bencana.

 

Pada lokakarya ini, didapat kesimpulan integrasi RPDAST ke dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun 2020 di 17 desa dalam kawasan DAS Dagesime-Magepanda dan Riawajo, yaitu merujuk Permendagri 114/2014, Permendesa 16/2018, Permendagri 20/2018, bahwa kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dimasukkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah (bidang I), pembangunan desa (bidang 2), pembinaan kemasyarakatan (bidang 3) dan pemberdayaan masyarakat (bidang 4) dalam RKPDes. Sedangkan kegiatan penanganan darurat bencana, mensyaratkan harus berdasarkan pernyataan status darurat dari bupati, dengan mekanisme menggunakan alokasi bidang 5 (biaya tak terduga), bagi desa yang sudah alokasikan dana.

 

Di samping itu, mekanisme lain untuk penanganan darurat/pemulihan bencana, adalah melalui MUSDES untuk revisi RKPDes dan APBDes. Sehingga, penanganan darurat dan pemulihan bisa menggunakan alokasi dana perubahan, baik bagi desa yang sudah alokasikan dana di bidang 5 maupun desa yang tidak alokasikan biaya tak terduga di bidang 5. Sedangkan mekanisme pemulihan bencana dapat juga dianggarkan pada periode tahun berikutnya. Kegiatan ini berhasil memastikan digunakannya praktik-praktik Pengelolaan Risiko Terpadu (Integrasi Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen dan Restorasi Ekosistem) dalam RPDAST di dalam kebijakan bersifat operasional yaitu RPJMDES dan RKPDES sehingga prioritas-prioritasnya bisa dilaksanakan dan dibiayai dalam program pembangunan desa tersebut.

 

Gabriel Ola, S.Sos Kepala Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka, memberikan materi dengan tema “Perbedaan kewenangan desa, kabupaten, dan provinsi di bidang lingkungan hidup”. (Photo: Purwono Yunianto/Caritas Indonesia)

 

Kegiatan lokakarya ini terlaksana atas dukungan dari Cordaid melalui program Partners for Resilience-Strategic Partnership (PfR-SP) Indonesia, yang didanai oleh Kementrian Luar Negeri Belanda sejak tahun 2011 melalui aliansi PfR Indonesia, sebuah aliansi dari lima organisasi kemanusiaan, pembangunan, dan lingkungan. Melalui proses dialog kebijakan ini, Caritas Indonesia Unit PfR-SP memperkuat ketangguhan masyarakat di NTT. (Sumber tulisan: Purwono Yunianto/Caritas Indonesia)

Share

Bantuan kasih dapat disalurkan melalui :

 

Yayasan KARINA

Jl. Matraman No. 31
Kelurahan Kebon Manggis
Kecamatan Matraman
Jakarta Timur, 13150
Telp : (+62-21) 8590 6534, 8590 6540
Fax : (+62-21) 8590 6763
Email : info@karina.or.id
Facebook : Caritas Indonesia-KARINA
Twitter : @Caritas_ID

 

Informasi account:

Bank BCA
Account No : 288-308-0599
Atas nama : YAY KARINA
Cabang: Puri Indah, Jakarta