Integrasi PRB ke Dalam RPJMD Provinsi NTT – Caritas Indonesia – KARINA

Integrasi PRB ke Dalam RPJMD Provinsi NTT

14/12/2018

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) secara resmi disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2018-2023, pada tanggal 25 Juni 2018.

Berdasarkan Pergub tersebut, maka untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bagi pemerintahan baru di Provinsi NTT, Bappeda dan BPBD Provinsi NTT didukung oleh KARINA menyelenggarakan diskusi untuk mengintegrasikan RPB ke dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023. Diskusi ini diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2018 di Kupang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTT, Ir. Wayan Darmawa, MT, membuka diskusi ini dengan menyampaikan pandangannya tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan tentang kebencanaan di Provinsi NTT.

“KLHS akan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan aspek-aspek kebencanaan. Adaptasi masyarakat dalam kultur pembangunan kita secara nasional harus dikuatkan,” ujar Wayan. Secara lebih lanjut ia menyampaikan bahwa, “Salah satu tantangan pembangunan adalah peningkatan pembangunan rumah layak huni, khususnya di daerah-daerah yang rentan akan bencana, seperti kebakaran, gempa dan sebagainya.”

Ir. Wayan Darmawa, MT, membuka diskusi (Foto: Arfiana Khairunnisa)
Ir. Wayan Darmawa, MT, membuka diskusi (Foto: Arfiana Khairunnisa)

Silvia Fanggidae, selaku tim penyusun rancangan RPJMD Provinsi NTT, dalam paparannya menjelaskan bahwa, “Tantangan dalam rencana penanggulangan bencana di RPJMD NTT adalah bagaimana memaksimalkan peran Kepala BPBD untuk berkoordinasi dan mengarusutamakan RPB dalam perencanaan pembangunan lintas sektor”.

Sedangkan Tini Thadeus, SH, Kepala Pelaksana BPBD NTT, menyampaikan tentang program kerja BPBD NTT 2018-2023 yang berfokus pada kesejahteraan berkaitan dengan bencana.

“(Tugas kami adalah) Memberikan rasa aman dengan melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana dan meningkatkan kapasitas dan ketahanan masyarakat daerah supaya menjadi tangguh saat kondisi darurat dan dapat segera pulih setelah bencana terjadi,” jelas Tini.

Buce Ga, selaku Ketua Forum PRB NTT, menyampaikan tentang prioritas kegiatan PRB dari kacamata masyarakat sipil. Prioritas yang dimaksud adalah penguatan kapasitas masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kelompok disabilitas; pengurangan risiko bencana di daerah, khususnya di daerah-daerah dengan potensi pariwisatanya; penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat secara inklusif; serta pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi pada kali ini adalah bahwa penanggulangan bencana sudah masuk dalam Misi 1 Gubernur, akan tetapi pengurangan risiko bencana juga harus diarusutamakan ke dalam Misi-misi lainnya, misalnya terkait pengembangan daerah pariwisata. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan data terintegrasi yang ini bisa dilakukan melalui NTT satu data dan satu peta. Kemudian, pemerintah NTT juga perlu mendorong kajian inovasi sebagai alternatif pembangunan yang mengurangi risiko bencana, memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan RT/RW, membangun kesiapsiagaan bencana di tingkat provinsi, dan melakukan penguatan kapasitas ke kabupaten/kota hingga desa/kelurahan agar pengurangan risiko bencana dilaksanakan secara simultan dan sistematis. ● (Arfiana Khairunnisa/Chasan Ascholani)

Share

Bantuan kasih dapat disalurkan melalui :

 

Yayasan KARINA

Jl. Matraman No. 31
Kelurahan Kebon Manggis
Kecamatan Matraman
Jakarta Timur, 13150
Telp : (+62-21) 8590 6534, 8590 6540
Fax : (+62-21) 8590 6763
Email : info@karina.or.id
Facebook : Caritas Indonesia-KARINA
Twitter : @Caritas_ID

 

Informasi account:

Bank BCA
Account No : 288-308-0599
Atas nama : YAY KARINA
Cabang: Puri Indah, Jakarta