Ibu Wahida, Penenun Aspirasi Warga Desa Magepanda – Caritas Indonesia – KARINA

Ibu Wahida, Penenun Aspirasi Warga Desa Magepanda

20/11/2017
Ibu Wahida bersama Bapak Kepala Desa Magepanda (Foto: Leo D. Dey/KARINA)
Ibu Wahida bersama Bapak Kepala Desa Magepanda (Foto: Leo D. Dey/KARINA)

“Ketika menyusun RPJM Desa, kita harus melakukan musyawarah Penggalian Gagasan (PAGAS) dari dusun ke dusun. Itu harus kita gali dari masyarakat. Kalau kita bahasanya hanya mengulang dari “atas” atau dari pemerintah desa saja yang mengusulkan dan tanpa sepengetahuan masyarakat, lalu tidak ada partisipasi masyarakat, itu juga salah. Nanti ke depan, masyarakat tidak pernah usul. Kok ada usulan seperti itu? Kan masyarakat kadang bertanya seperti itu. Maka kita harus dari dusun ke dusun, dari kelompok ke kelompok. Permasalahan apa yang sebenarnya ada di masyarakat, apakah itu menyangkut pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain?” tutur Ibu Wahida, Kepala Urusan Perencanaan Desa Magepanda, Kabupaten Sikka di Pulau Flores, Provinsi NTT ketika diajak berbincang-bincang tentang proses penyusunan dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Magepanda Tahun 2017 – 2023.

Hari itu, 20 Oktober 2017, tim Caritas Keuskupan Maumere bersama Tim Sebelas Desa Magepanda sedang melakukan sinkronisasi isi draft dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Dagesime Magepanda dengan isi dokumen rancangan RPJM Desa Magepanda 2017 – 2022. Dokumen RPDAST Dagesime Magepanda merupakan hasil kerja berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Sikka, khususnya masyarakat 7 desa di kawasan DAS Dagesime Magepanda. Kolaborasi multi pihak dalam bingkai program Partners for Resilience Strategic Partnership yang difasilitasi oleh Caritas Keuskupan Maumere ini mendapatkan dukungan langsung dari Dinas Kehutanan Provinsi NTT, Badan Pengelola DAS Provinsi NTT, BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Sikka, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka serta pemerintah 2 kecamatan dan 7 desa yang berada di kawasan DAS. Desa Magepanda di Kecamatan Magepanda merupakan salah satu dari 7 desa itu. DAS Dagesime Magepanda sendiri merupakan satu dari tiga DAS yang dimiliki oleh Kabupaten Sikka. Dua DAS lainnya adalah DAS Riawajo dan DAS Napung Gete.

“Sebagai bagian dari jajaran aparatur desa yang baru saja dilantik pada 9 Agustus 2017 lalu, atas inisiatif dari Kelapa Desa terpilih, Bapak Servasius Martinus Mau, hampir setiap malam kami blusukan di setiap RT. Kami selalu menyampaikan kepada warga bahwa harus ada partisipasi aktif dari semua pihak dalam proses penyusunan RPJMDes ini. Semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan perlu terlibat langsung. Setiap ada kegiatan di desa, termasuk terkait penyusunan RPJMDes, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat kalau ada undangan diharapkan semua harus hadir supaya semua bisa tahu seperti apa program dan kegiatan yang ada di desa. Supaya masyarakat bisa berpartisipasi langsung,” sambung Ibu Wahida soal strategi blusukan yang dilakukan aparatur desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Suasanan workshop sinkronisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Dagesime Magepanda dengan isi dokumen rancangan RPJM Desa Magepanda 2017 – 2022 (Foto: Leo D. Dey/KARINA).
Suasanan workshop sinkronisasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) Dagesime Magepanda dengan isi dokumen rancangan RPJM Desa Magepanda 2017 – 2022 (Foto: Leo D. Dey/KARINA).

Dalam workshop satu hari itu Ibu Wahida tekun berada di belakang laptop. Bila pada hari-hari sebelumnya beliau berperan menampung aspirasi warga 4 dusun di dalam forum Penggalian Gagasan (PAGAS) menjadi lembaran draft dokumen RPJMDes, hari itu ibarat seorang penenun beliau dengan tekun dan sabar memilah, memilih dan menyambung aspirasi warga yang diperoleh melalui proses yang partisipatif sebagaimana terekam di dalam dua dokumen yang berbeda, RPJMDes dan RPDAST, sehingga menjadi selaras dan berguna sebagai pedoman pembangunan Desa Magepanda tahun 2017 – 2023.

“Kesulitan yang saya dan teman-teman tim 11 hadapi ketika melakukan penyelarasan dokumen RPDAST dengan dokumen RPJM Desa adalah dalam hal memilah dan mengelompokan kegiatan pembangunan sesuai dengan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa,” jawab Ibu Wahida ketika ditanya tantangan yang dialami oleh dirinya dan tim 11 dalam menyelesaikan sinkronisasi kedua dokumen tersebut.

“Terkadang kami masukkan usulan warga misalnya menurut kami di bidang pemberdayaan masyarakat, padahal setelah dicek lagi ke kedua dokumen tersebut ternyata itu masuk di bidang pembangunan desa. Di dalam bidang pembangunan desa ini bukan hanya pembangunan fisik semata tetapi juga ada hal-hal yang menyangkut pemberdayaan masyarakat. Itu yang kadang butuh waktu lebih lama untuk memilih. Ada 4 bidang yang menjadi kewenangan desa. Bidang 1 itu penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang 2 itu mengatur tentang pelaksanaan pembangunan desa. Bidang 3 mengatur pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan bidang 4 pemberdayaan masyarakat. Kalau bidang 1 dan bidang 3 itu biasanya jelas. Yang masih membingungkan kami itu bidang 2 dan 4,” lanjut Ibu Wahida memberikan contoh kesulitan yang dihadapi oleh dirinya dan rekan kerjanya di tim 11. “Biasanya kalau sudah begini kami di dalam tim akan membaca kedua dokumen itu bersama dan berdiskusi sebelum memutuskan ini masuk bidang yang mana,” sambung beliau.

Ibu Wahida dengan ibu-ibu KAUR dan KASI di ruang kerja di kantor Desa Magepanda (Foto: Leo D. Dey/KARINA)
Ibu Wahida dengan ibu-ibu KAUR dan KASI di ruang kerja di kantor Desa Magepanda (Foto: Leo D. Dey/KARINA)

Pasal 8 PERMENDAGRI No.114/2014 mengatur dengan jelas tentang pembentukan tim penyusun rancangan RPJM Desa. Kepala Desa memiliki wewenang untuk membentuk tim yang minimal berjumlah 7 orang dan maksimal 11 orang. Pasal ini juga mengatur tentang keterwakilan perempuan di dalam tim ini. Ibu Wahida merupakan salah satu wakil perempuan di dalam tim 11 ini. Bukan sebuah kebetulan pula jika 80 % aparatur desa Magepanda adalah perempuan. Selain kepala desa dan sekretaris desa, tiga Kepala Urusan (KAUR) dan tiga Kepala Seksi (KASI) serta 1 operator di kantor desa Magepanda adalah perempuan. Mereka terpilih setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan penyusunan dokumen rancangan RPJM Desa Magepanda tidak terlepas dari keterlibatan para srikandi ini di bawah arahan bapak Sekretaris Desa dan Bapak Kepala Desa.

“Ini bisa terjadi juga karena dukungan dari teman-teman tim Caritas Keuskupan Maumere (CKM) yang dikoordinir oleh Pak Yuven Wangge. Karena kerja ini adalah kerja bersama antara kami dan CKM maka mau tidak mau kami pun harus menghormati jadwal kerja dan tenggat waktu yang telah disepakati bersama CKM. Memang sudah ada tenggat waktu dari Pemerintah Kabupaten, namun adanya teman-teman CKM membuat kami semakin termotivasi untuk bekerja lebih cermat dan lebih cepat. Ini kerja sama yang saling menguntungkan. Di satu sisi prioritas di dalam dokumen RPDAST bisa diakomodir dalam dokumen rancangan RPJM Desa sehingga bisa memiliki legalitas dalam pelaksanaannya nanti. Jika tidak masuk dalam dokumen rancangan RPJM Desa kemungkinan akan sulit untuk dilaksanakan oleh desa. Di sisi lain keuntungan untuk RPJM Desa Magepanda sendiri adalah karena RPDAST itu prosesnya partisipatif maka sama-sama merupakan aspirasi warga yang perlu diakomodir oleh pembangunan di level desa,” terang Ibu Wahida soal hubungan saling menguntungkan dalam kolaborasi antara Pemerintah Desa Magepanda dengan Caritas Keuskupan Maumere ini. ● Leo Depa Dey

Share

Bantuan kasih dapat disalurkan melalui :

 

Yayasan KARINA

Jl. Matraman No. 31
Kelurahan Kebon Manggis
Kecamatan Matraman
Jakarta Timur, 13150
Telp : (+62-21) 8590 6534, 8590 6540
Fax : (+62-21) 8590 6763
Email : info@karina.or.id
Facebook : Caritas Indonesia-KARINA
Twitter : @Caritas_ID

 

Informasi account:

Bank BCA
Account No : 288-308-0599
Atas nama : YAY KARINA
Cabang: Puri Indah, Jakarta