Sejak 2017, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah mengadopsi komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang “Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Dalam Lampiran Perpres 59/2017, khususnya pada Tujuan 11 “Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan”, salah satu sasaran nasional yang harus dicapai adalah “Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience)”.

Dalam upaya melaksanakan Perpres tersebut, Yayasan KARINA bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyelenggarakan Diskusi Kota Tangguh Seri 3 di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada tanggal 7 November 2018. Diskusi ini dilaksanakan untuk mendapatkan rumusan indikator Kota Berketahanan Iklim yang akan digunakan untuk menyusun indikator Kota Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim sebagai bagian dari Kota Berkelanjutan 2045.

Diskusi kali ini dibuka oleh Sri Tantri Arundhati, M.Sc., Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLKH. Pada saat ini, KLHK dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun dokumen tentang bagaimana adaptasi perubahan iklim dapat dikonvergensikan dengan pengurangan risiko bencana.

Pada Diskusi Seri 3 kali ini, disepakati bahwa kota tangguh terhadap perubahan iklim harus mencakup aspek adaptasi dan mitigasinya. Indikator mitigasi merujuk dari NDC (Nationally Determined Contribution) yang memang sudah terukur. Sedangkan indikator adaptasi dapat dikembangkan dari Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Permen LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim.

Pada setiap indikator kota tangguh perubahan iklim perlu dipastikan bahwa indikatornya sudah secara jelas menyebutkan aspek mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Di antara usulan indikator yang sudah disepakati peserta ialah (1) persentase kelurahan/desa yang melaksanakan program kampung iklim dibandingkan dengan jumlah kelurahan/desa rawan perubahan iklim di kota/kabupaten, dan (2) tersedianya perencanaan dan alokasi anggaran untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di kota/kabupaten. Sedangkan untuk indikator terkait tata kelola dapat diambilkan dari dokumen konvergensi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana yang sudah disusun beberapa waktu lalu. ●